Kemdikbud Akan Bentuk Unit Khusus Layanan Beasiswa


Jakarta, 11 September 2014-“Sudah ada kajian tentang unit khusus yang akan mengelola semua beasiswa yang ada di Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-red). Saat ini pengelolaan beasiswa tersebar baik di Dikti, Setjen, dan Direktorat-Direktorat lainnya,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sesditjen Dikti) Patdono Suwignjo saat jumpa pers di Gedung D Kemdikbud, Jakarta.


Pembentukan unit khusus ini mengingat banyaknya beasiswa yang disediakan Kemdikbud namun pengelolaannya terpisah-pisah di beberapa unit kerja. Inilah mengapa Kemdikbud akan membentuk suatu unit khusus pengelola beasiswa. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan dan pelayanan beasiswa.


Unit khusus ini diharapkan lebih fokus memberikan pelayanan. Mulai dari informasi, mekanisme pendaftaran hingga pencairan dana. Baik bagi penerima beasiswa baik yang studi di dalam negeri maupun di luar negeri.


Hambatan yang dihadapi Kemdikbud dalam proses pencairan beasiswa saat ini adalah panjangnya alur pencairan beasiswa. Secara administrasi, pencairan dana beasiswa dikelola Kemdikbud, namun kewenangan pencairan dana beasiswa kepada penerima beasiswa (karyasiswa) merupakan wewenang Kementerian Keuangan (Kemkeu).


Proses pencairan beasiswa dimulai dengan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Ditjen Dikti. Salah satu persyaratan penerbitan SPP adalah kelengkapan dokumen Progress Report dari penerima beasiswa (karyasiswa). Setelah penerbitan SPP, Ditjen Dikti akan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk pencairan beasiswa kepada karyasiswa. “Begitu Progress Repot masuk, dalam dua hari SPM selesai dan langsung kami serahkan ke KPPN,” jelas Patdono.


Progress Report tersebut dimaksudkan untuk memastikan penerima beasiswa benar berada di lokasi tempatnya menempuh studi, aktif mengikuti kegiatan akademik. Selain itu juga untuk memantau nilai akademik dari mata kuliah yang diambilnya. Patdono menjelaskan, mahasiswa harus melaporkan dengan benar dan dengan sepengetahuan supervisor.


Pencairan beasiswa oleh KPPN kepada karyasiswa menggunakan sistem yang sangat ketat. Kesalahan-kesalahan kecil dapat memperlambat pencairan, misalnya kesalahan kode, pengetikan nomor rekening, nama, gelar, alamat dan bank tujuan. Kesalahan ini mengakibatkan dokumen akan dikembalikan ke Kemdikbud untuk direvisi yang berdampak pada keterlambatan pencairan dana beasiswa.



Sumber :http://www.dikti.go.id/id/2014/09/12/kemdikbud-akan-bentuk-unit-khusus-layanan-beasiswa/

Dibaca : 53 x. Diposting Tanggal : 13-September-2014